JAKARTA — Rencana pemindahan kantor
pemerintah pusat ke IKN mulai Juli batal dilaksanakan. Kepastian tersebut
disampaikan Jokowi di Jakarta, Senin (8/7). “Airnya sudah siap belum?
Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,”
ungkap Jokowi.
Menurutnya, kepastian penundaan
dirinya untuk berkantor di IKN pada Juli ini diperoleh setelah Kementerian PUPR
menyatakan bahwa segala macam infrastruktur dasar belum juga rampung.
“Sudah (menanyakan ke Kementerian
PUPR), tapi belum (siap),” tambahnya.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait
kapan dirinya akan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan
Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Nusantara, ia menyatakan bahwa Keppres
tersebut bisa saja ditandatangani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Bisa sebelum (17 Agustus), bisa
setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan
sesuatu yang memang belum (siap), jangan dipaksakan. Semuanya dilihat progress
lapangannya,” tegasnya.
Kepala Satuan Tugas (Satgas)
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam
telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (11/7) menyatakan bahwa sampai detik ini
perkembangan pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN, Kalimantan
Timur sudah mencapai 82,37 persen.
Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa
pihaknya saat ini fokus untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar guna
menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Meski begitu, bukan
berarti semua akan rampung tepat pada 17 Agustus.
“Kantor pemerintahan itu sebenarnya
fokusnya untuk 17 Agustusan itu, 1- an bukan berarti bangunan ini semua selesai
di tanggal 17, tidak. Tetapi ini fungsional untuk bisa dilakukan untuk kegiatan
17 Agustusan. Tapi untuk kegiatan 17 an, ruang-ruang mana yang fungsional ya
memang untuk dilakukan kegiatan 17-an,” ungkap Imam.
Istana Negara sendiri, katanya,
dipastikan akan bisa fungsional pada akhir Juli. Dengan begitu, menurut Imam,
Istana Negara ini nanti bisa dipergunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus,
dan lapangan upacaranya, yang diklaim oleh Imam sudah sepenuhnya rampung, bisa
digunakan dan bisa menampung sekitar 8.000 orang.
“Kantor presiden sedang berproses.
Memang kalau kita melihat progres-progres yang ada, Juli ini memang bulan yang
kita sebut sebagai test and commissioning atau bulan uji coba. Supaya Agustus
bersih,” tegasnya.
Lebih jauh, Imam menuturkan bahwa
pada bulan uji coba yang paling krusial adalah penyediaan air minum.
Menurutnya, saat ini pihaknya sedang memproses penyediaan air minum yang baru
sampai pada tahap pertama, dari tiga tahap yang direncanakan. Menurutnya, tahap
tiga ditargetkan akan rampung pada 17 Juli mendatang.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur IKN Imam Santoso mengungkapkan Istana Negara dan Lapangan Upacara
siap menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang (screenshot).
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur IKN Imam Santoso mengungkapkan Istana Negara dan Lapangan Upacara
siap menyambut perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang (screenshot).
Ketika rampung pada 17 Juli, kata
Imam, sistem jaringan air minum ini akan bisa menyuplai air minum kurang lebih
150 liter per detik, jumlah yang memadai untuk upacara 17 Agustus.
Terkait Presiden Jokowi yang batal
berkantor di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan, pihaknya dari Kementerian PUPR
selama ini sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan semua infrastruktur
utama. Namun, adanya sejumlah kendala di lapangan menjadikan penyelesaiannya
tertunda.
“Dari dulu awalnya , untuk air minum
misalnya target awal dari teman-teman (Kementerian PUPR), tanggal 18 Juli
paling bagus. Kemudian kita mencoba tekan bisa gak sampai 10 Juli, ya kita
usahakan. Tetapi rupanya dalam pelaksanannya hujan hampir tidak berhenti.
Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning pun mundur juga.
Kembali juga ke tanggal 17 juli. Untuk selanjutnya Pak Menteri (PUPR) yang akan
melaporkan ke Presiden,” tambahnya.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan
dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis yang bisa dilakukan oleh
pemerintah saat ini adalah melaksanakan upacara HUT RI ke 79 di IKN yang mana
mayoritas pesertanya adalah warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.
“Kalau dilihat dari kondisi di
lapangan fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya
kita bisa berhitung secara realistis tidak usah semua (peserta upacara) dari
Jakarta, tetapi teman-teman dari Kaltim, Balikpapan, Samarinda itulah nanti
sebagai peserta utama kegiatan upacara. Itu jauh lebih murah. Maka masalah air
bersih selesai, daripada memaksa sekian ribu orang dari Jakarta untuk tinggal
di IKN, sementara fasilitasnya tidak tersedia,” ungkap Nirwono.
Ia menyarankan pembangunan IKN tidak
dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga ambisi untuk mambangun kota berkelas
dunia bisa terwujud.
Ia pun memahami sikap Jokowi yang
masih belum menandatangani Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara,
karena sarana infrastruktur dasar kota yang juga belum selesai. Ia menilai akan
lebih bijaksana jika Jokowi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan mega proyek
ini kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia juga menduga bahwa Prabowo belum
akan fokus kepada pembangunan IKN, dan lebih mengutamakan janji-janji
politiknya terlebih dahulu dalam menjalankan pembangunan di tanah air. Hal ini,
katanya, tercermin dari anggaran di Kementerian PUPR di 2025 yang turun
drastis.
“Bahkan lima tahun ke depan bisa
dikatakan belum ada kepastian untuk pindah ke sana, karena bisa jadi
pemerintahan yang baru prioritasnya tidak di pembangunan IKN. Itu harus
digarisbawahi dengan adanya pengurangan anggaran, kesiapan dari pemerintahan
baru apakah mau pindah atau tidak, harusnya perpres itu diserahkan, bukan
ditunda ya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk ditandatangani
atau tidak. Itu urusan pemerintahan baru,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo ke
deapnnya harus mengevaluasi total keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk
mereformasi Badan Otoritas IKN. Pasalnya, menurut Nirwono, badan ini belum
mampu melaksanakan pembangunan IKN dengan baik dan mayoritas pembangunannya
pada saat ini masih dilakukan oleh Kementerian PUPR. [gi/ab]
Sumber: VOAI
.jpeg)
.jpeg)
COMMENTS